SULUT-Emmctv.com-Herol Vresly Kaawoan (HVK) menghimbau kepada Penjabat (PJ) Kepala Daerah, Bupati dan Walikota beserta Jajaran di Provinsi Sulut harus Netral, jangan mengarahkan dalam Pemilu 14 Februari 2024.
Ia menceritakan, Akhir tahun lalu HVK dan teman-teman pimpinan DPRD PROVINSI SULUT dan Ketua komisi 1 melaksanakan kunjungan kerja ke KEMENTRIAN Dalam negeri (Dirjen Otda).
Setelah itu, Dia menambahkan, Dalam diskusi dengan Pejabat kementerian, saya berkoordinasi terkait netralitas ASN “jika ada PENJABAT kepala daerah Bupati dan Walikota yang Miring”.
Dijelaskan, dimana permasalahannya mengarahkan perangkat daerah, hingga jajaran sampai ke tingkat kecamatan maupun desa dalam memilih Paslon tertentu pada Pilpres dan Pileg Pemilu 14 februari thn 2024.
“Dan apa yang disampaikan Bapak Moh Yuliarto Pejabat KEMENDAGRI, jika ada dan terbukti maka ANGGOTA DPRD Bisa Merekomendasikan/ mrnyurat langsung ke kemendagri disertai bukti akurat.
Dan jika terbukti ada Sanksi Tegas, Baik Berat, sedang dan Ringan,” kata Herol Vresly Kaawoan, Anggota DPRD PROVINSI SULUT, Dapil Minahasa-Tomohon.
Oleh sebab itu, Saya menghimbau kepada Penjabat kepala daerah yang ada di Sulut, dan terlebih khusus yang ada di wilayah minahasa, Fokus menjalankan Tugas Sebagai ASN, taat dan patuh pada aturan Netralitas ASN.
“Karna banyak laporan yg masuk ke saya Terkait banyak ASN yg tidak melaksanakan aturan sebagaimana mestinya (terlibat politik praktis).
Dgn mengarahkan dan memberikan penekanan ke paslon2 tertentu. Apalagi para hukumtua dan pejabat hukum tua yg dlm laporan mengintimidasi para penerima bantuan sosial jika tdk memilih salah satu paslon,” ujar Herol Vresly Kaawoan.
“Hal ini tentunya harus menjadi perhatian khusus dan bahan evaluasi kedepan untuk pelaksanaan pemilu damai, serta sebagai bahan edukasi dan informasi kepada masyarakat agar masyarakat penerima bantuan dalam bentuk apapun, tetap tenang melaksanakan aktifitas seperti biasa. Kunker tersebut kami, di terima oleh Bpk Moh Yuliarto dan Ibu Veronica Aulia,” lanjutnya.( Koresy)
