Jakarta, emmctv– Kunci menghadapi krisis pangan global menurut Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dr Jerry Sambuaga adalah kolaborasi dan kerja sama antarkementerian dan lembaga. Jerry menyampaikan itu saat menjadi narasumber Focus Group Discussion/FGD) bertema “Strategi Ketahanan Pangan Nasional Menghadapi Ancaman El Nino dan Krisis Pangan Global” di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), belum lama ini.
“Dengan kerja sama dan koloborasi yang baik, perumusan strategi untuk isu yang penting dan mendesak dapat lebih implementatif. Kolaborasi antar kementerian dan lembaga penting untuk menghadapi krisis pangan global,” ujar Ketua DPP Golkar ini.
Jerry menyebut FGD seperti yang dilakukan Lemnahas merupakan bentuk kolaborasi agar perumusan strategi untuk isu-isu yang penting dan mendesak dapat berdampak. “Saya apresiasi atas upaya Lembahas menggelar FGD,” ucap pria yang pernah mengajar di sejumlah perguruan tinggi ternama seperti Universitas Indonesia (UI), Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) dan Universitas Pelita Harapan (UPH) ini.
Ketua Umum DPP AMPI ini kemudian menyentil peringkat The Global Food Security Index (GFSI) Indonesia pada 2022 berada di peringkat 63 dari 113 negara dengan skor 60,2. Indonesia menduduki urutan ke-4 di antara negara ASEAN lainnya, yaitu Singapura di peringkat 28, Malaysia di peringkat 41, Vietnam di peringkat 46, Thailand di peringkat 64, dan Filipina di peringkat 67
“Kondisi ini perlu kita waspadai, sebab ketahanan pangan Indonesia tidak terlepas dari tantangan global yang mencakup fluktuasi harga pangan dan energi global, disrupsi rantai pasok global, serta perubahan iklim yang menjadi isu penting saat ini,” ujar Anggota Dewan Pakar Dewan Pimpinan Kerukunan Keluarga Kawanua (KKK) ini.
Berdasarkan data World Metrological Organization (WMO) dan the US Climate Prediction Center ENSO, kawasan di Asia Pasifik akan mengalami El Nino pada 2023. Bahkan, El Nino di Indonesia diprediksi berlanjut pada semester II 2023.
Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Nomor Urut 2 Partai Golkar untuk DPR RI dari Dapil Sulut ini menyebutkan, beberapa faktor berpengaruh terhadap rantai pasok global, antara lain kondisi ekonomi pascapandemi Covid-19 dan konflik Rusia-Ukraina. Sementara, di tengah krisis pangan global, beberapa negara juga melakukan aksi pembatasan ekspor produk pangan tertentu, seperti Argentina yang masih menerapkan larangan ekspor untuk kedelai hingga akhir 2023 dan India yang mengumumkan rencana pelarangan ekspor beras
Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, Indonesia telah berhasil mengendalikan angka inflasi, khususnya inflasi pangan bergejolak. Inflasi Indonesia tercatat sudah kembali berada di bawah angka empat persen. Pada Agustus 2023, bahkan tercatat 3,27 persen (YoY) lebih rendah dari Amerika Serikat dan Uni Eropa.
“Beberapa strategi Kementerian Perdagangan dalam mewujudkan ketahanan pangan, yaitu stabilisasi harga dan ketersediaan stok bahan pokok, percepatan digitalisasi perdagangan, penguatan fasilitas logistik dan distribusi hingga ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan, peningkatan promosi produk pertanian dan pangan, serta pemanfaatan kerja sama perdagangan internasional,” kata Wakil Ketua MPO Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Sulut ini,
Selain itu, saat ini Indonesia telah memiliki 37 perjanjian perdagangan, baik secara bilateral, regional, dan multilateral. Sementara, dalam kerangka kerja sama World Trade Organization (WTO), Indonesia mendukung dua kesepakatan terkait pangan, yaitu deklarasi keseimbangan perdagangan dan penguatan produksi domestik, serta aspek keterjangkauan (affordability) dalam mengatasi ketahanan pangan. Sedangkan, dalam lingkup ASEAN yaitu pada KTT ASEAN ke-43 lalu, juga telah disepakati ASEAN Leaders’ Declaration on Strengthening Food Security.
“Kami menantikan rekomendasi strategi dari FGD hari ini untuk mendukung strategi Kementerian Perdagangan ke depan. Tentunya untuk mewujudkan tujuan kita Bersama, yaitu ketahanan pangan nasional,” ucap mantan Ketua Ikatan Pemuda Mahasiswa Minahasa di Jakarta (IPPMJ) ini.
Turut hadir Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Andi Widjajanto, Anggota Dewan Pengawas Badan Urusan Logistik Donny Gahral Adian, Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Bidang Perekonomian Edy Priyono, dan Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Keuangan Wahyu Utomo. (*/ges)