Sofifi,Emmctv com- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas S,PD, SS, M.SI, Kamis (24/08/2023) bertandang ke Maluku Utara (Malut), bertatap muka serta berdialog langsung dengan ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintahan Provinsi Maluku Utara, di Lantai II Aula Nuku Kantor Gubernur.
Kunjungan tim PANRB kali ini mengambil take line “Bergerak untuk Birokrasi Berdampak.” Dalam sambutannya Menteri menegaskan bahwa ASN harus mempunyai orientasi yang sama yaitu memeberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, Jiwa melayani serta membantu masyarakat wajib tertanam kuat dalam diri setiap ASN.
Menurutnya, implementasi birokrasi berdampak di Maluku Utara ini, maka membangun daerah dengan karakter dan keunikan menjadi penting dalam mendorong perubahan untuk bergerak bersama. Paradigma ini akan menjadi nilai dan memperkuat identitas Malut yang menjadi simbol perubahan yang akan terus dilakukan, baik di hari ini maupun yang akan datang.
Anas menuturkan, sesuai ararahan Pak Presiden Jokowi bahwa birokrasi ke depan harus terus bergerak untuk reformasi birokrasi berdampak. PANRB ingin melihat kinerja birokrasi terutana di daerah – daerah yang relatif baru . Menurutnya ini butuh effort yang lebih keras terutama dari leadernya untuk menggerakkan agar ASN ke depan lebih produktif serta berharap ASN Maluku Utara bisa menjadi engine (mesin ) dan perubahan di Malut.
“Jadi kalau ada menteri yang datang selama ini mungkin kaitannya dengan sosial makanya harus bertemu masyarakat dan investasi ke tempat pengusaha. Tapi PANRB datang terkait dengan birokrasi, karena birokrasi itu engine,” tandasnya.
Di Maluku Utara sendiri, ia menemukan beberapa hal yang harus dicarikan penyelesaiannya termasuk misalnya hanya berkantor di hari – hari tertentu, ASN yang tidak cukup banyak di ruangan – ruangannya.
“Karena itu ke depan produktifitasnya harus ditingkatkan. Oleh karenanya dari PANRB akan membina secara khusus dengan menyediakan tim agar kunerja ASN lebih produktif,” terangnya.
Menurutnya, di Jakarta sendiri telah membangun kebijakan misalnya pemekaran pembentukan provinsi baru. Pertanyaannya, seberapa besar rakyat mendapatkan pelayanan lebih bagus dari birokrasi dengan adanya pemekaran – pemekaran dan adanya otonomi khusus ini yang tentunya ke depan harus terus kita perbaiki.
Ditanya wartawan soal tunjangan ASN di Maluku Utara, Menteri mengatakan, terkait tunjangan, ada rumus kinerjanya yaitu apakah ASN sudah produktif kinerjanya atau belum dan berapa jam minimal ASN berkerja karena dengan APD terbatas memang perlu ada skala prioritas yang dikerjakan pemerintah provinsi.
“Kalau kinerja birokrasi bagus, otomatis nanti ada rumusan kinerja bisa bagus termasuk juga terkait tunjangan kinerja karena kinerja itu berkaitan dengan pendapatan asli daerah,” imbuhnya.
Oleh karenannya ia menghimbau agar birokrasi bagus agar infestasinya meningkat. Pertanyaannya apakah birokarsi ini sudah dibina agar memberikan pelayanan yang bagus. “Rumusnya yaitu kinerja baru tunjanhan,” ujarnya.
Ia menambahkan jika tim nya sudah dua hari di Maluku Utara dan telah memotret kadaan ASN Pemprov Malut serta berharap keadaan ini bisa diperbaiki bersama. (Nji)
