Dugaan Kesalahan Penganggaran, Inakor Sarankan Mendagri Evaluasi Penjabat Bupati Bolmong

Manado, emmctv.com-Ketua Harian DPP Lembaga Swadaya Masyarakat- Independen Nasionalis Anti Korupsi (LSM-Inakor) Rolly Wenas menyarankan Mendagri Tito Karnavian untuk mengevaluasi kinerja Penjabat (Pj) Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Limi Mokodompit. Saran itu disampaikan Rolly setelah mengetahui adanuya temuan BPK RI pada LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022.

Kata Rolly, BPKR RI Perwakilan Sulut mecatat adanya kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa serta belanja modal tidak sesuai dengan substansi belanja senilai Rp. 2.827.965.585,00

“Temuan BPK atas Kesalahan Pengganggaran Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal tidak sesuai substansi senilai Rp. 2.827.965.585,00 berpotensi adanya perbuatan melawan hukum. Kami pandang masyarakat Bolmong bisa saja menjadi pihak yang paling dirugikan apabila adanya indikasi korupsi. Karena dampak korupsi pengadaan barang dan jasa adalah menurunnya kualitas barang dan jasa itu sendiri,” Rolly menguraikan.

Karena itu aktivis yang sering membongkar kasus korupsi di Indonesia Timur ini  meminta Tito mengevaluasi jabatan Pj Bupati Bolmong tersebut. “Kami nilai dia tidak profesional memantau jajarannya dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan uang negara untuk meminimalisir tidak terjadinya peyimpangan dari ketentuan yang berlaku,” ujar Rolly.

Menurut dia, sebagai Pj Bupati, semestinya Limi melakukan fungsi control sedini mungkin. “Lakukan upaya pembentukan sistem yang kokoh dengan salah satu yang paling utama yakni urusan pengadaan barang dan jasa. Setidaknya ada upaya sistemik yang diciptakan untuk mencegah agar tidak kecolongan adanya kesalahan kesalahan walau salah satunya kesalahan dari sistem administrasi,” ucap Rolly.

Dikatakannya, Pj Bupati telah menandatangani pernyataan tanggung jawab laporan keuangan bahwa sudah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, informasi pelaksanaan angaran secara layak, sesuai dengan dengan standar akuntansi pemerintahan. “Maka itu Pj Bupati Bolmong bertanggung jawab penuh atas adanya catatan temuan BPK RI Sulut ini walau itu sifatnya administrasi atas realisasi keuangan Pemkab tahun 2022,” kata Rolly. (alc)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *