Tomohon, emmctv.com– Musyawarah Kota (Muskot) IV Palang Merah Indonesia (PMI) Tomohon 9 Maret 2023 lalu sudah menetapkan Syerly Adelyn Sompotan (SAS) sebagai ketua untuk periode 2023-2028. Namun, rupanya ada gerakan yang disebut-sebut ‘dimotori’ Wali Kota Tomohon Caroll Senduk (CS) untuk mementahkan hasil Muskot IV tersebut.
Gerakan untuk menggagalkan hasil Muskot IV Tomohon terdeteksi dari kedatangan CS di Sekretariat PMI Sulut di bilangan Malalayang Manado, Selasa (9/5/2023). CS datang disertai sejumlah pejabat teras Pemkot Tomohon seperti Sekkot, Asisten I, Kabag Umum, para camat dan birokrat lainnya.
Di kantor PMI Sulut, Cs dan tim dikabarkan menyampaikan beberapa hal yang tak sesuai fakta lapangan. Misalnya soal tak adanya pertanggungjawaban dana hibah ke Pemkot Tomohon, pergantian tiga ketua kecamatan dan pemasangan foto SAS di mobil ambulance.
“Gerakan dalam tanda petik untuk merampas kepengurusan SAS di PMI Tomohon terbilang full power. Saya pikir ini kurang elok dan tidak beretika,” ujar Yamin Makuasang dari Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI) Sulut kepada wartawan di Tomohon, Jumat (12/5/2023).
Sementara SAS yang dimintai tanggapan menyayangkan upaya tersebut. “Sebagai pelindung organisasi, Pak Wali Kota Tomohon seharusnya memanggil dan berdiskusi dengan pengurus jika ada dianggap ada persoalan. Melapor langsung ke pengurus provinsi ini kurang beretika,” katanya.
Mantan Wakil Wali Kota Tomohon ini juga membantah kepengurusannya tidak melaporkan dana hibah ke Pemkot Tomohon. Laporan penggunaan dana hibah tersebut menurutnya sudah dilakukan pada 22 Februari 2023.
“Perlu diketahui PMI Tomohon adalah organisasi yang paling rajin melaporkan penggunaan dana hibah. Pelaporan lewat Dinas Kesehatan Kota Tomohon sehingga sampai saat ini tidak pernah ada temuan dalam LHP BPK,” SAS menegaskan.
Terkait pemasangan foto di mobil ambulance PMI Tomohon, SAS memberikan jawaban yang cukup menohok. “Foto itu sebagai bentuk ucapan terima kasih saya kepada masyarakat yang sudah peduli dengan PMI. Itu juga mobil pribadi saya yang dipinjamkan ke PMI. Perlu diketahui mobil ambulance yang dijanjikan Wali Kota Tomohon ke PMI Tomohon sejak 25 Maret 2021 tidak pernah ada,” ujar Bendahara Pingkan Sulut ini.
Untuk pergantian tiga ketua kecamatan, mantan Ketua Komda Lansia Kota Tomohon ini menyebut itu sudah selesai dan tidak dipersoalkan pada Muskot PMI Tomohon. “Ketua Tomohon Utara dan Tomohon Timur mengundurkan diri karena sibuk dengan pekerjaan. Sementara pergantian Ketua Tomohon Selatan karena AD/ART PMI yang tidak membolehkan rangkap jabatan. Ia lebih memilih jadi tim aissesment giat donor darah,” ucapnya.
Terpisah beberapa pengurus PMI Tomohon berpendapat ada setingan untuk membatalkan hasil Muskot IV yang dilaksanakan secara demokratis. “Kami dapat informasi, mantan ketua-ketua kecamatan dibujuk untuk mendatangani surat pernyataan di Sekretariat Daerah Pemkot Tomohon,” kata salah satu pengurus SAS yang tak ingin namanya dipublish.
Ia juga heran dengan sikap sejumlah camat yang mendadak peduli terhadap kelangsungan PMI dan menuntut hak sebagai pelindung. “Kemungkinan ada tekanan untuk memuluskan misi mengulang Muskot IV PMI Tomohon. Dugaan kami untuk menjadikan istri Wali Kota Tomohon sebagai ketua,” ungkapnya.
Para penggiat aksi sosial dan kemanusian di Kota Bunga menyayangkan cara-cara yang kurang baik untuk melengserkan figur yang sudah berbuat banyak untuk PMI. “Kami tahu siapa yang layak memimpin PMI Kota Tomohon. Pengorbanan dan pemberian diri untuk kemanusiaan sudah dibuktikan Ibu SAS waktu memimpin PMI Tomohon periode 2018-2023. PMI Tomohon yang paling aktif,” ujar salah salah satu penggiat aksi sosial yang dibenarkan rekan-rekannya.
Agar kesinambungan organisasi berjalan baik, mereka meminta PMI Provinsi Sulut segera melantik pengurusan PMI Kota Tomohon periode 2023-2028 dibawah kepimpinan SAS. “Muskot IV PMI Tomohon berjalan demokratis dan sesuai aturan. Jangan ada upaya untuk mementahkan hasil tersebut,” kata Angel Bororing. (*/red)
