Menghadapi keberadaan anggaran yang terbatas di tahun 3023, di mana kabupaten kepulauan Sangihe mengalami penurunan transfer keuangan daerah TKD dari APBN ke APBD dan pemerintah daerah kabupaten kepulauan Sangihe yang juga di tahun 2023 di bebankan dengan kewajiban untuk membayar hutang PEN dimana tahun ini kewajiban yang di bayarkan adalah bunga hutang sebesar Rp 12.540.086.153, dan untuk tahun 2024 nantinya akan mulai membayar kewajiban pokok dan di tambah dengan bunga pinjaman.
Menghadapi kondisi keuangan yang demikian penjabat Bupati kabupaten kepulauan Sangihe dr Rinny Tamuntuan melakukan lobi-lobi ke beberapa kementerian supaya program pemerintah pusat dapat menyentuh kabupaten kepulauan Sangihe sehingga pada 9-11/01/2023 mendatangi beberapa kementerian antara lain:
1.kementrian sosial RI untuk mengusulkan untuk penerimaan bantuan iuran (PBI) Jamkesda ke PBI APBN kabupaten kepulauan Sangihe
2.kementrian sosial, untuk mengusulkan beberapa proposal.
3kementrian perhubungan laut RI, terkait kontinuitas tol laut untuk menghindari terjadinya inflasi di kabupaten kepulauan Sangihe.
Sekalipun di tahun 2022 kita sudah mencatat berbagai capaian melalui program yang di tujukan untuk kesejahteraan masyarakat Sangihe namun masih banyak pula kebutuhan masyarakat yang harus di perjuangkan maka untuk tahun 2023 sekalipun dengan anggaran yang terbatas namun tidak meruntuhkan semangat pemerintah untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Sangihe.
Untuk itu Tamuntuan mengajak kepada seluruh kepala perangkat daerah agar selalu optimal dalam pelaksanaan program kerja dan aktif melahirkan berbagai inovasi agar kita tidak hanya terpaku pada anggaran yang di transfer pemerintah pusat.
(Ein)
Menghadapi keberadaan anggaran yang terbatas di tahun 3023, di mana kabupaten kepulauan Sangihe mengalami penurunan transfer keuangan daerah TKD dari APBN ke APBD dan pemerintah daerah kabupaten kepulauan Sangihe yang juga di tahun 2023 di bebankan dengan kewajiban untuk membayar hutang PEN dimana tahun ini kewajiban yang di bayarkan adalah bunga hutang sebesar Rp 12.540.086.153, dan untuk tahun 2024 nantinya akan mulai membayar kewajiban pokok dan di tambah dengan bunga pinjaman.
Menghadapi kondisi keuangan yang demikian penjabat Bupati kabupaten kepulauan Sangihe dr Rinny Tamuntuan melakukan lobi-lobi ke beberapa kementerian supaya program pemerintah pusat dapat menyentuh kabupaten kepulauan Sangihe sehingga pada 9-11/01/2023 mendatangi beberapa kementerian antara lain:
1.kementrian sosial RI untuk mengusulkan untuk penerimaan bantuan iuran (PBI) Jamkesda ke PBI APBN kabupaten kepulauan Sangihe
2.kementrian sosial, untuk mengusulkan beberapa proposal.
3kementrian perhubungan laut RI, terkait kontinuitas tol laut untuk menghindari terjadinya inflasi di kabupaten kepulauan Sangihe.
Sekalipun di tahun 2022 kita sudah mencatat berbagai capaian melalui program yang di tujukan untuk kesejahteraan masyarakat Sangihe namun masih banyak pula kebutuhan masyarakat yang harus di perjuangkan maka untuk tahun 2023 sekalipun dengan anggaran yang terbatas namun tidak meruntuhkan semangat pemerintah untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Sangihe.
Untuk itu Tamuntuan mengajak kepada seluruh kepala perangkat daerah agar selalu optimal dalam pelaksanaan program kerja dan aktif melahirkan berbagai inovasi agar kita tidak hanya terpaku pada anggaran yang di transfer pemerintah pusat.
(Ein)
