Sofifi, emmctv.com– Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba (AGK) mengingatkan Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Malut untuk fokus pada kesejahteraan masyarakat di tahun 2023.
AGK mengingatkan itu saat menyerahkan secara simbolis Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran TA 2023 ke Bupati/Walikota dan kuasa pengguna anggaran satuan kerja lingkup Provinsi Malut di Aula Nuku Kantor Gubernur, Kamis (15/12/22).
AGK yang didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Malut Adnan Wimbyarto menyebut pertumbuhan ekonomi Malut pada triwulan III tahun 2022 mencapai 24,85 persen. Pertumbuhan ekonomi ini merupakan yang tertinggi di Indonesia, bahkan di dunia, dan mendapatkan apresiasi dari Presiden RI.
“Salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi di Malut adalah belanja pemerintah” ujarnya.
Gubernur dua periode ini juga menyampaikan, salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di Malut adalah belanja sektor pemerintah dan alokasi yang diberikan kepada satuan kerja maupun alokasi dana transfer ke daerah. Hal ini menurutnya, menandakan pentingnya instrumen APBN/APBD dalam mengintervensi kegiatan ekonomi masyarakat.
Kondisi perekonomian pada tahun 2023 kata Gubernur, diperkirakan masih menghadapi tantangan yang sama, yaitu ketidakpastian yang tinggi. APBN tahun 2023 dirancang agar dapat responsif, antisipatif, dan fleksibel dalam menghadapi berbagai tantangan. APBD juga akan mendukung arah kebijakan tersebut.
“Saya meminta kepada seluruh pimpinan satuan kerja dan kepala daerah di Malut untuk antisipatif dan responsive menghadapi ketidakpastian tersebut” pinta AGK.
Terkait dengan pengelolaan alokasi TKD, Gubernur berpesan kepada para bupati dan walikota untuk menggunakan alokasi TKD tahun 2023 dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kemampuan perpajakan daerah, dan mengoptimalkan dana desa untuk mendukung pemulihan ekonomi serta percepatan penanganan kemiskinan ekstrem.
Sementara Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Malut Adnan Wimbyarto menyampaikan di tahun 2023, alokasi anggaran di Malut meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Alokasi belanja negara di Provinsi Malut tahun 2023 kata Adnan, ditetapkan sebesar Rp 16,84 triliun, naik 9,14% dibanding tahun 2022, yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 5,02 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 11, 82 triliun.
“Mobilisasi dana APBN sebesar Rp16, 84 triliun ke wilayah Provinsi Malut pada tahun 2023 ini diharapkan dapat turut menggerakan kehidupan ekonomi masyarakat,” ungkap Adnan
Rangkaian acara penyerahan DIPA dan TKD tahun anggaran 2023 ini juga terdapat sesi penandatanganan pakta integritas dan pemberian penghargaan kepada satuan Kerja K/L dan pemerintah daerah. Kegiatan ini juga turut dihadiri Forkopimda Malut dan sejumlah instansi vertikal.(*/ges)
*Sebaran Anggaran TKD Tahun 2023 untuk Pemprov Malut dan Kabupaten/Kota di Malut
Provinsi Maluku Utara sebesar Rp2,35 Triliun (naik 12,08%),
Kota Ternate sebesar Rp 843,15 Miliar (naik 1,22%),
Kota Tidore Kepulauan sebesar Rp927,80 Miliar (naik 8,32%),
Kabupaten Halmahera Tengah sebesar Rp1,37 Triliun (naik 76,13%),
Kabupaten Halmahera Barat sebesar Rp779,04 Miliar (turun 3,12%),
Kabupaten Halmahera Timur sebesar Rp929,47 Miliar (naik 4,83%),
Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp1,60 Triliun (naik 11,62%),
Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp855,77 Miliar (turun 11,00%),
Kabupaten Kepulauan Sula sebesar Rp816,52 Miliar (naik 6,92%),
Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp723,57 Miliar (turun 6,82%), dan
Kabupaten Pulau Taliabu sebesar Rp621,29 Miliar (naik 6,52%).
